Ketua MUI Apresiasi Wacana Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

KOMPAS.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengapresiasi wacana peningkatan status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Wacana ini disebut telah disepakati oleh DPR RI dan pemerintah, serta akan disahkan dalam rapat paripurna pada 26 Agustus 2026.

“Apresiasi atas peningkatan status badan penyelenggara haji menjadi kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah. Jika ini disepakati oleh Presiden Prabowo dan DPR sebagai keputusan politik pembuatan undang-undang, tentu sudah dilakukan kajian mendalam,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dilansir dari MUIDigital, Senin (25/8/2025).

Baca juga: Menag: Peralihan Layanan Haji ke BP Haji Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas

Optimalkan Peran Negara dalam Pelayanan Haji

Prof Ni’am berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat lebih mengoptimalkan peran negara dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan umat Islam yang wajib haji dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. “Tentu dengan terpenuhi syarat dan rukun, serta terlayani sarana-prasarana ibadah dengan baik,” ujarnya.

MUI, lanjutnya, siap bekerja sama dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji. “MUI siap bekerja sama, mendukung, dan memberikan support untuk sukses penyelenggaraan haji dengan optimal, melalui fatwa-fatwa kegamaan terkait ibadah haji,” tegas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sinergi Kementerian Haji dan Umrah dengan MUI

Prof Ni’am juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dan MUI, khususnya dalam manasik haji.

“Kementerian haji menyelenggarakan pelayanan haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji yang jadi pedoman bagi kementerian,” kata Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat.

Baca juga: Mensesneg Harap Penyelenggaraan Haji Makin Baik Usai DPR Sahkan RUU Haji

Selain itu, Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU) ini mendorong agar kementerian baru tersebut tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

“Walau bagaimanapun, Kementerian Agama sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting untuk koordinasi kelembagaan,” pungkasnya.